DPR belum setujui proposal kompensasi BBM subsidi

proposal dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi tidak pantas untuk disetujui dpr ri sebab sejumlah alasan.

selain karena sederat web selama proposal itu telah terakomodasi di apbn 2013, ada potensi penyalahgunaan agar kepentingan politik menuju tahun pemilu 2014, tutur anggota dpr ri daripada fraksi golkar, bambang soesatyo di jakarta, minggu.

anggota komisi iii dpr ri serta menilai, alasan lainnya, pemerintah belum dapat membuatkan bbm bersubsidi, sebab jumlah dan diselundupkan terbilang amat besar volumenya.

karena tersebut, proposal dana kompensasi dan akan dimasukan selama apbn-p 2013 tak mengikuti persyaratan supaya diterima, kata dia.

Informasi Lainnya:

dalam proposal dana kompensasi itu, banyak web dan sama serta serupa melalui bantuan langsung tunai (blt) terhadap penduduk miskin.

kekuatan-kekuatan politik pada dpr ri tentu saja ingin mempelajari daripada pengalaman menjelang pemilu 2009. saat tersebut, blt dibuat kuda tunggangan partai penguasa supaya meraih simpati pemilih. hal serupa tak bisa berulang di pemilu 2014, ujarnya.

kompensasi lain seperti beras untuk warga miskin (raskin) serta santunan terhadap siswa miskin serta website keluarga harapan sudah terakomodasi selama apbn tahun berjalan.

alasan lain untuk menolak proposal tersebut merupakan fakta kiranya pemerintah belum efektif membuatkan bbm bersubsidi, sebab persentase yang dicuri ataupun diselundupkan masih terbilang tinggi. kelanggkaan bbm saat ini lebih disebabkan pencurian juga penyelundupan dengan oknum aparat negara. artinya, pemerintah belum all out memerangi penyelundupan bbm bersubsidi, imbuhnya.

perkiraan kiranya 30 persen bbm bersubsidi diselundupkan serta tidak tepat sasaran sudah dibenarkan oleh pemerintah sendiri. tapi, respons pemerintah atas masalah ini sangat minimalis.

dengan demikian, terpenuhilah syarat supaya menolak proposal dana kompensasi kenaikan harga bbm bersubsidi tersebut, papar bambang soesatyo.