rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bidang premium bersubsidi, dinilai mau mendorong turunnya kesejahteraan buruh.
ketua konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) daerah istimewa yogyakarta kirnadi dalam yogyakarta, selasa, menungkapkan, melalui naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) bidang premium, mengakibatkan daya memakai buruh terhadap bahan kebutuhan pokok cenderung turun.
menurut dia, manakala pemerintah menaikkan harga atau membatasi pasokan bbm bersubsidi, dengan demikian rentan terjadi inflasi, yang pada akhirnya mengakibatkan harga barang-barang naik.
sehingga, papar dia, daya beli buruh umumnya mampu menurun sampai 30 persen, sebab selama saat harga naik, upah buruh tetap.
Informasi Lainnya:
yang tadinya bisa mencari daging, nanti tidak dapat lagi, karena kemungkinan berpotensi terjadi inflasi, makanya harga barang-barang naik, ujarnya.
sementara itu, berdasarkan dia, pilihan cara dan hendak diupayakan pemerintah agar mengimbangi kenaikan harga bbm dengan pilihan kompensasi, juga tidak menyerahkan dampak kepada para buruh.
langkah antisipasi dan direncanakan semisal menyerahkan kompensasi berupa penambahan jatah beras miring, dana situs keluarga harapan (pkh), serta beasiswa terhadap pelajar miskin tak mencakup kebutuhan buruh, sebab buruh tidak masuk kategori miskin, ujarnya.
sebelumnya, menteri energi serta sumber daya mineral (esdm) jero wacik usai rapat perihal kebijakan bbm bersama seluruh gubernur di jakarta, selasa (16/4) 2012, mengatakan, melalui kenaikan harga bbm supaya kendaraan pribadi dan telah akan diterapkan mulai mei 2013, maka penghematan subsidi bbm yang diperoleh dapat rp21 triliun.
ia serta menyatakan hampir semua gubernur sudah menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah itu.
tadi mengerucut menjadi rp6.500 per liter agar kendaraan plat hitam. malahan, banyak beberapa gubernur dan minta langsung ke harga keekonomian. artinya, opsi kenaikan tersebut telah setuju, ujarnya.
menurut jero, prinsip kebijakan harga bbm dan hendak diambil merupakan mengalihkan 77 persen subsidi bbm dan ketika ini salah sasaran.
pemerintah, papar dia, ingin mempersiapkan kebijakan dengan cermat untuk pelaksanaan selama lapangan berjalan lancar.